Bandung, BANDUNGDAILY.COM ** Jawa Barat (Jabar) tercatat memiliki jumlah kejadian pergerakan tanah terbanyak sepanjang 2017. Sejak Januari hingga Oktober 2017, berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), wilayah Jabar telah terjadi 154 kejadian bencana gerakan tanah atau longsor.
Dilansir dari laman Pemprov Jabar, PVMBG telah mendata jumlah kejadian pergerakan tanah pada tahun ini, hingga Oktober yang terjadi di 845 lokasi. Sementara 154 kejadian itu terjadi di Jabar. Jumlah tersebut disebut lebih banyak kdibandingkan wilayah lain.
“Dari jumlah kejadian tersebut, tercatat korban jiwa mencapai 41 orang di Jabar,” ungkap Plt Kepala Badan Geologi, Rida Mulyana, seperti dikutip situs tersebut, Rabu (11/10).
Dia mengtakan PVMBG terus melakukan sosialisasi dan memberitahukan informasi terkini terkait potensi bencana geologi khususnya gerakan tanah. Hal itu ditujukan untuk mengurangi jumlah korban jiwa.
“Informasi terbaru disampaikan untuk mengurangi jumlah korban jiwa, material dan dampak sosio-ekonomi akibat gerakan tanah,” lanjutnya.
Terlebih, menurutnya, Jabar memiliki banyak daerah yang berpotensi mengalami gerakan tanah. Dia berharap kondisi tersebut harus selalu diwaspadai oleh kepala daerah setempat mengingat musim hujan sudah datang. Diketahui peristiwa bencana terbaru juga telah terjadi di Kabupaten Pangandaran.
Jabar memiliki kondisi alam berbukit dan terdapat daerah pegunungan dengan karakter tanahnya yang mudah bergerak. Kondisi ini menjadikan Jabar menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan gerakan tanah cukup tinggi.
Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah pada Badan Geologi, Agus Budianto, mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah. Ketiganya adalah upaya untuk menjaga kondisi alam, kesadaran masyarakat dan ketegasan pemerintah.
“Alam sudah adanya demikian jadi harus dijaga dengan baik, jangan biarkan bukit atau gunung rusak,” ujarnya seperti dikutip laman Pemprov Jabar.
Menuerutnya, dengan mengetahui kondisi tanah yang rawan, maka masyarakat diharapkan tidak memaksakan diri untuk tinggal di daerah tersebut. Namun persoalan keterbatasan lahan di perkotaan, banyak masyarakat yang memilih tinggal di perbukitan rawan. Untuk itu perlu ketegasan dari pemerintah dengan regulasinya.
“Kami sudah memiliki peta rawan gerakan tanah, jadi sudah mudah mengetahui mana daerah rawan, pemerintah harus tegas agar meminimalisir korban,” kata dia.
