Bandung, BANDUNGDAILY.COM ** Tahun 2018 mendatang Propinsi Jawa Barat (Jabar) akan menyelenggarakan pilkada serentak di 16 pemerintah kabupaten dan kota serta satu pemerintah provinsi. Dalam pilkada tersebut Jabar diharapkan mampu menjadi barometer.
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik menilai sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yakni 47 Juta jiwa. Jabar harus menjadi barometer penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan aman.
“Kami katakan Jabar sebagai barometer karena jumlah pemilihnya terbanyak. Kami mengajak kepada provinsi untuk terus mensosialisasikan secara optimal kepada masyarakat demi mensukseskan pilkada ini, kan tidak bisa oleh Kemendagri saja tapi harus dari daerah juga,” tuturnya.
Seperti diberitakan situs resmi Pemprov Jabar, selain memiliki jumlah pemilih terbanyak, Jabar juga dinilai menjadi propinsi paling siap dalam menyelenggarakan pilkada serentak baik dari segi pendanaan, keamanan, dan daftar pemilih. Hal tersebut diungkapkan Akmal saat memantau pra kondisi Pilkada serentak 2018 bersama tim khususnya ke Pemprov Jabar, Jumat (15/09/2017).
“Sejauh ini Jabar persiapannya menurut saya sudah diatas bagus. Jabar paling cepat dalam persiapan pilkada khususnya dalam hal pendanaan, keamanan, dan data pemilih. Kami sudah memantau ke lima daerah,” ungkap Akmal seperti dikutip laman Pemprov Jabar.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan terkait pembiayaan Pilkada baik bagi kota, kabupaten dan provinsi sudah siap. Kalaupun dari kabupaten atau kota ada yang kekurangan dana, pihaknya akan meminta merevisi APBD yang bersangkutan.
“Pembiayaan sudah siap baik dari Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kalau ada dari Kabupaten atau Kota yang kurang kita akan minta merevisi APBD yang bersangkutan karena yang paling penting adalah lancar pelaksanaannya dan aman,” jelasnya.
Dana untuk Pilkada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Jabar sendiri, Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar 1,6 Triliun. Dana tersebut sudah termasuk dana pengamanan yang nanti akan diserahkan ke Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III Siliwangi, dan Kodam Jaya.
“Dana keamanan itu kan untuk mengamankan jangan sampai nanti ada kejadian gara-gara dana keamanan kurang. Untuk keamanan kita berfikirnya di atas situasi. Kalau situasi diprediksi sedang kita siapkan keamanan tinggi, kalau rendah kita sedang, kalau tinggi kita tiga kali lipat lebih tinggi,” terangnya.
Dari 1,6 Triliun itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mendapatkan dana sharing sebesar Rp 1,169 Triliun, Bawaslu Jabar Rp 322,6 Milyar, Polda Jabar Rp 174,5 Milyar, Polda Metro Jaya Rp 22,15 Milyar, Kodam III Siliwangi Rp 26,372 Milyar dan Kodam Jaya Rp 2.89 Milyar.
