Bandungdaily.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan lembaganya tengah melakukan pengawasan dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul laporan makanan tidak layak konsumsi di wilayah Bandung Raya.
Menurut Dasco, komisi teknis di DPR telah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat, khususnya para orang tua murid, terkait kualitas menu yang dibagikan kepada siswa selama bulan Ramadhan. Masukan tersebut, kata dia, telah disampaikan kepada pengelola program agar segera dilakukan perbaikan.
“Masukan ini juga sudah disampaikan oleh Komisi Teknis kepada pihak MBG untuk mengadakan perbaikan dan evaluasi-evaluasi,” ujar Dasco saat berada di Kampus ITB, Bandung, Kamis.
Ia menjelaskan DPR akan terus memantau pelaksanaan program tersebut dengan membandingkan jumlah keluhan yang masuk dengan jumlah dapur penyedia makanan yang terlibat dalam program. Langkah ini dilakukan untuk memastikan efektivitas dan kualitas program tetap terjaga.
Sorotan terhadap program MBG mencuat setelah sejumlah orang tua murid di Kabupaten Bandung melaporkan temuan makanan yang tidak layak konsumsi. Dalam beberapa kasus, ditemukan buah manggis yang sudah berbelatung serta hidangan singkong dengan fla yang telah basi.
Salah satu wali murid di MI Al-Halim, Cangkuang, bernama Wati mengaku terkejut saat mengetahui paket makanan yang diterima anaknya pada hari ketiga Ramadhan ternyata berisi buah yang sudah rusak.
“Saya kaget ada belatung di manggis dan singkongnya sudah busuk. Anak saya tidak makan, hanya roti dan susu saja yang dimakan,” katanya.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah orang tua siswa di beberapa wilayah lain di Kabupaten Bandung. Mereka menilai menu yang diberikan jauh dari standar gizi yang diharapkan, bahkan ada paket makanan yang hanya berisi satu buah jeruk dan dua bolu kukus.
Selain itu, sebagian orang tua juga memprotes paket bantuan yang berisi bahan mentah seperti ayam dan tempe, karena mereka harus memasaknya sendiri di rumah.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, terutama anak-anak sekolah. Namun, sejumlah kendala di lapangan, mulai dari distribusi hingga kualitas bahan baku, kini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR untuk segera diperbaiki.
