Bandungdaily.id – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuannya untuk program bantuan pangan beras selama enam bulan pada tahun 2025.
Program ini akan menyalurkan beras sebanyak 10 kilogram setiap bulan kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan pada tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/1/2024).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Terbatas yang digelar pada Senin, 30 Desember 2024. Awalnya, pemerintah hanya merencanakan distribusi beras untuk Januari dan Februari.
Namun, atas usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, alokasi bantuan diperpanjang menjadi enam bulan. Total beras yang akan disalurkan mencapai 960 ribu ton.
Program ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi yang juga bertujuan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami fokuskan bantuan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan kepala keluarga miskin dan lansia tunggal. Pemerintah juga terus mempertajam database penerima bantuan,” ucap Arief.
Database penerima program ini akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Kementerian PPN/Bappenas.
Dari data tersebut, tercatat 15,6 juta penerima berasal dari kelompok desil 1 dan 2, ditambah 400 ribu perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.
BACA JUGA: Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2025 Turun Sesuai Arahan Presiden
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan pangan beras yang digulirkan selama periode 2023–2024 berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,22 juta orang, dibandingkan 25,90 juta orang pada Maret 2023.
Selain itu, program ini juga membantu pengendalian inflasi, terutama inflasi beras yang kerap melonjak. Misalnya, inflasi beras mencapai 5,63 persen pada September 2023 sebelum bantuan beras digulirkan.
Namun, angka tersebut menurun drastis menjadi 0,48 persen pada Desember 2023. Tren serupa juga terjadi pada 2024, dengan inflasi beras yang sempat tinggi pada Februari (5,32 persen) berhasil ditekan menjadi 0,94 persen pada Juli.
Dengan perencanaan matang dan sinergi antara pemerintah dan Bulog, diharapkan bantuan beras selama enam bulan pada 2025 dapat memberikan dampak positif lebih besar, baik dalam pengendalian inflasi maupun pengurangan angka kemiskinan.
Program ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mendukung kelompok masyarakat rentan di tengah tantangan ekonomi.
(Redaksi)
