Bandungdaily.id – Wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang memisahkan Polri dari TNI agar institusi kepolisian dapat bekerja secara profesional dan mandiri.
Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding. Menurutnya, pemisahan Polri dari Kementerian Dalam Negeri adalah bagian dari reformasi 1998, yang bertujuan menjadikan Polri institusi independen di bawah kendali presiden.
“Janganlah karena emosional sesaat, institusi yang sama-sama kita cintai ini, kemudian dikambinghitamkan. Saya kira itu adalah pengkhianatan atas semangat reformasi,” ujar Sudding melansir Antara, Senin (2/12/2024).
Suding menjelaskan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sudah dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Jika Polri kembali berada di bawah kementerian, ia khawatir independensi penegakan hukum akan terganggu.
“Bisa dibayangkan kalau institusi ini di bawah kementerian, pasti upaya-upaya penegakan hukum tidak akan profesional,” katanya.
BACA JUGA: Es Pegunungan Jayawijaya Terus Menyusut, Tersisa Hanya 4 Meter
Suding berpendapat, dengan banyaknya masalah di internal Polri, solusi terbaik bukanlah mengubah struktur, melainkan mereformasi internal institusi itu sendiri. Ia mengusulkan revolusi mental di Polri untuk memperbaiki kinerja dan profesionalitasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa alasan pengusulan penggabungan Polri dengan Kemendagri adalah banyaknya persoalan di internal Polri.
Ia juga mengingatkan bahwa semangat pemisahan Polri dari TNI pada tahun 2000 oleh Megawati Soekarnoputri bertujuan untuk menjadikan Polri lembaga sipil yang mandiri.
Meski demikian, usulan tersebut mendapat resistensi besar di DPR. Deddy menyatakan bahwa wacana ini sebetulnya sudah beberapa kali mengemuka di masa lalu, tetapi belum pernah mendapatkan dukungan mayoritas fraksi.
Dengan perdebatan yang terus bergulir, fokus reformasi internal Polri tampaknya menjadi jalan yang lebih disepakati oleh banyak pihak dibandingkan pengubahan struktur institusi.
(Redaksi)
