Bandungdaily.id – Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran jika pemerintah mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi pengemudi ojek online (ojol).

Menurutnya, keputusan ini tidak adil dan mengabaikan kondisi rakyat kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk bertahan hidup.

“Jika pengemudi ojol dilarang mengakses BBM subsidi, aksi protes besar-besaran di seluruh Indonesia tidak bisa dihindari,”tegas Igun, Jumat (29/11/2024).

Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menekan kehidupan empat juta pengemudi ojol yang sudah berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Subsidi BBM: Penopang Ekonomi Rakyat Kecil

Igun menyoroti bahwa pengemudi ojol sering menghadapi kesulitan untuk membeli BBM, bahkan dengan harga subsidi.

“Untuk mengisi BBM subsidi saja, mereka harus menahan lapar agar motor tetap bisa beroperasi,” ujarnya.

Ia mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, untuk
mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut. Igun berharap mereka dapat menciptakan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pengemudi ojol.

“Ojol ini ibarat sapi perah perusahaan aplikasi. Jika BBM subsidi dicabut, di mana hati nurani terhadap rakyat kecil?” katanya.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Jika subsidi dicabut, inflasi diprediksi meningkat karena pengemudi ojol melayani sekitar 21 juta pengguna setiap hari. Sebanyak 60–70 persen pengemudi juga bekerja sebagai kurir barang, menjadi tulang punggung ekonomi digital.

“Jika BBM subsidi dihapuskan, kami akan meminta revisi tarif jasa ojol untuk mengimbangi beban operasional. Namun, itu berarti pengguna jasa ojol juga akan dirugikan,” jelas Igun.

Ia menilai keputusan tersebut tidak realistis dan mengabaikan kondisi di lapangan.

“Jangan mencabut subsidi hanya karena nopol plat hitam, sementara peran ojol sangat besar bagi perekonomian,” tegasnya.

Tanggapan Pemerintah

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kebijakan subsidi BBM untuk ojol masih dalam tahap pembahasan.

“Belum ada keputusan final. Kami sedang mencari formulasi subsidi yang lebih adil,” ujarnya.

Menurut Bahlil, skema subsidi bertujuan memastikan distribusi insentif tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah formula campuran, yaitu subsidi sebagian untuk barang dan sebagian lainnya berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Kami sudah melaporkan rencana ini kepada Presiden Prabowo. Sekarang tinggal menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan penerima subsidi yang benar-benar membutuhkan,” kata Bahlil.

Ancaman Mogok Nasional

Garda Indonesia tetap menegaskan penolakan terhadap kebijakan pencabutan subsidi BBM bagi pengemudi ojol. Mereka bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok nasional jika pemerintah tidak mengkaji ulang rencana ini.

“Jika tidak dibatalkan, kami akan menggerakkan jutaan pengemudi ojol di seluruh Indonesia untuk unjuk rasa besarbesaran. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat kecil,” tegas Igun.

Dengan situasi ini, polemik subsidi BBM menjadi ujian besar bagi pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat kecil tanpa mengabaikan tujuan efisiensi anggaran.

(Redaksi)