Bandungdaily.id – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menuding PDI Perjuangan (PDIP) bersikap seperti “lempar batu sembunyi tangan” dalam polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Tudingan ini disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, dalam keterangannya di Jakarta.
“PDIP terus mencari simpati rakyat, tetapi mereka lupa bahwa merekalah yang mengusulkan soal kenaikan PPN 12 persen itu,” kata Bahtra, melansir Antara, Sabtu (21/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa Ketua Panitia Kerja (Panja) mengenai kebijakan tersebut pada masa itu adalah Dolfie Othniel, kader PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Oleh karena itu, Bahtra menilai sikap PDIP yang kini menolak kebijakan tersebut sebagai tindakan yang tidak layak diperlihatkan kepada publik.
“Mereka minta batalkan, padahal pengusulnya mereka, dan bahkan ketua panja adalah kader mereka. Kenapa sekarang ramai-ramai mereka tolak?” ujarnya.
BACA JUGA: Kenaikan PPN 12 Persen Bakal Berdampak pada Mobil Bekas
Menurut Bahtra, PDIP seharusnya memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menjalankan kebijakan kenaikan PPN ini sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan yang telah diambil pada pemerintahan sebelumnya.
“Mereka seharusnya apresiasi Presiden Prabowo karena berani bertanggung jawab atas sebuah kebijakan yang diusulkan DPR dan pemerintahan sebelumnya, termasuk oleh PDIP pada saat itu,” tambahnya.
Di sisi lain, sejumlah kader PDIP, termasuk Ganjar Pranowo dan Rieke Diah Pitaloka, sebelumnya mengkritik kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memberatkan masyarakat dan mendesak pemerintah untuk membatalkannya.
Kenaikan PPN ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada masa pemerintahan sebelumnya.
(Redaksi)
